7 Pahlawan Nasional Baru Indonesia

Pemerintah menetapkan 7 pahlawan nasional baru. Mereka datang dari berbagai latar belakang dengan aneka
jasa dan sumbangsih bagi bumi pertiwi. Mulai dari
tokoh kunci pergerakan nasional, ulama, pionir
pendidikan, sampai sultan.

Berikut kiprah para pahlawan ini yang dihimpun
detikcom dari berbagai sumber, Selasa (8/11/2011):

1. Sjafruddin Prawiranegara (28 Februari 1911-15
Februari 1989)

Peran Sjafruddin Prawiranegara sangat besar pada
saat Indonesia dilanda agresi militer Belanda II. Saat
itu Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Soekarno-
Hatta ditawan Belanda. Sjafruddin-lah yang ditugasi
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI) pada 22 Desember 1948 di Sumatera. Selama
6 bulan, Sjafruddin menjalankan pemerintahan RI dari
dalam belantara hutan. Mereka terus
mempropagandakan pemerintahan Indonesia masih
ada. Aksi Sjafruddin berhasil, dunia internasional
akhirnya memaksa Belanda menghentikan agresi
militer mereka. Tanpa PDRI, belum tentu Belanda
mau maju ke meja perundingan. Sjafruddin
menyelamatkan republik, tapi selama puluhan tahun
jasanya seolah terlupakan.

2. Idham Chalid (27 Agustus 1921-11 Juli 2010)

Idham Chalid merupakan salah satu tokoh Nahdlatul
Ulama (NU). Idham menjabat Ketua Tanfidziyah
Nahdlatul Ulama dari tahun 1956 hingga 1984. Dia
pernah menjabat menteri saat Orde Lama dan Orde
Baru. Pada saat Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Idham
menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Saat Orde
Baru, Idham pernah menjadi Ketua DPR (1968-1977),
serta Ketua MPR (1971-1977). Idham sering dijuluki
guru politik orang NU.

3. Buya Hamka (17 Februari 1908-24 Juli 1981)

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat
Hamka. Sedangkan buya, adalah panggilan
kehormatan dalam bahasa Minangkabau yang berarti
ayah. Buya Hamka dikenal sebagai penulis besar
Indonesia lewat karya-karyanya seperti Tenggelamnya
Kapal Van Der Wijck, dan Di Bawah Lindungan Ka’bah.
Tapi Hamka bukan hanya seorang penulis, dia juga
politisi dan pejuang. Kiprahnya di dunia politik dimulai
tahun 1925 saat menjadi anggota Sarikat Islam
kemudian bergabung dengan Masyumi. Presiden
Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi dan
memenjarakan Hamka.

4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (23 Mei 1904-8 Juni
1957)

Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah salah satu tokoh
pendidikan nasional. Dia mendirikan Perguruan
Tamansiswa di Jakarta, atas restu Ki Hajar Dewantara.
Tidak hanya itu, dia juga ditugasi memodernisasi
Taman Siswa dan menyusun kurikulum Taman Siswa.
Mangunsarkoro juga berpolitik menentang
kolonialisme. Pada Kongres Sumpah pemuda tahun
1928, dia ikut berpidato menekankan pentingnya
pendidikan nasional. Dia menentang politik kompromi
dengan Belanda saat perjanjian Renville dan
Linggarjati. Dia juga beberapa kali menjabat sebagai
menteri pendidikan era Soekarno. Jasanya yang lain
adalah turut membidani berdirinya Universitas Gajah
Mada.

5. I Gusti Ketut Pudja (19 Mei 1908-4 Mei 1977)

I Gusti Ketut Pudja merupakan salah satu anggota
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia mewakili
Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara). Pudja ikut
hadir di Rumah Laksamana Maeda 16 Agustus 1945
saat persiapan kemerdekaan RI. Kemudian dia
diangkat Soekarno menjadi Gubernur Sunda Kecil.
Saat itu walau Jepang sudah menyerah, tetap saja
mereka masih berkuasa di sejumlah daerah di Bali.
Pudja sempat ditangkap tentara Jepang saat para
pemuda gagal melucuti senjata Jepang akhir tahun
1945. Pudja juga ditugasi Soekarno menjadi pejabat
di Departemen Dalam Negeri.

6. Sri Susuhunan Pakubuwono X (29 November
1866-1 Februari 1939)

Sri Susuhunan Pakubuwono X bernama asli Raden
Mas Malikul Kusno. Malikul Kusno naik takhta sebagai
Pakubuwono X pada tanggal 30 Maret 1893
menggantikan ayahnya. Kepemimpinannya merupakan
penanda babak baru bagi Kasunanan Surakarta dari
kerajaan tradisional menuju era modern. Pakubuwono
X cukup memiliki arti penting bagi pergerakan
nasional. Dia mendukung organisasi Sarekat Islam
cabang Solo.

7. Ignatius Joseph Kasimo (1900-1 Agustus 1986)

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono adalah
pendiri Partai Politik Katolik Indonesia (PPKI). Dia juga
merupakan salah satu pelopor kemerdekaan
Indonesia. Kasimo anggota Volksraad antara tahun
1931-1942. Ia ikut menandatangani petisi Soetardjo
yang menginginkan kemerdekaan Hindia-Belanda.

Pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang
oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo
dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik
Indonesia. Antara tahun 1947-1949 ia duduk sebagai
Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir
Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat
dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet
peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga
menjabat sebagai menteri. Kasimo pun juga pernah
ikut menjadi anggota Delegasi Perundingan Republik
Indonesia. Di masa orde baru, Kasimo sempat
menjadi Ketua DPA.

Serta Bintang Budaya Parama Dharma kepada :
1. Benyamin Suaeb (Alm)
2. Hasbullah Parindurie (Alm)
3. Gondo Durasim (Alm)
4. Huriah Adam (Almh)
5. Idrus Tintin (Alm)
6. Kwee Tek Hoay (Alm)
7. Sigit Sukasman (Alm)
8. Go Tik Swan (Alm)
9. Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong) (Almh)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan
penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki
integritas moral dan keteladanan tinggi.

(palingseru.com)